Sejarah Singkat

Home - Profil - Sejarah Singkat

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 pada pasal 222 ayat (1) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur bahwa :

  1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
  2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

a) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

b) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan

c) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.