Visi dan Misi

Home - Profil - Visi dan Misi

VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI

 V I S I :

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai Visi yang  merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan (2014 – 2018).

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengawasan yang berkualitas menuju Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera”.

Makna dari visi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tersebut untuk mendukung terwujudnya Visi Provinsi Sumatera Utara yakni : “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”, dan salah satu Misinya “Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) ”.

Penjelasan dari Visi Inspektorat Provinsi di atas adalah sebagai berikut:

Pengawasan berarti segala usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan rencana.

Pengawasan yang berkualitas berarti pengawasan yang mengandung unsur-unsur sistem perencanaan dan pedoman pengawasan yang memadai, pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sistem informasi hasil pengawasan yang akurat dan handal.

 

M I S I

Agar pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkan Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Makna  dari  misi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Mengembangkan kemampuan dan kinerja Inspektorat Provinsi selaku aparat pengawasan fungsional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengawasan; memantapkan sistem perencanaan, evaluasi dan monitoring; pemenuhan kuantitas sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang ditetapkan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana pengawasan serta penyempurnaan/aktualisasi pedoman, standar, kriteria dan petunjuk teknis pengawasan.
  1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan dalam upaya meminimalkan penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana korupsi; meningkatkan efektivitas pembinaan dan konsultasi dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengawasan lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; meningkatkan penilaian dan evaluasi dalam upaya penilaian keberhasilan program dan kinerja objek pemeriksaan serta meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kinerja objek pemeriksaan.